JAKARTA, Pelita NEWS, MK Online Com – Partai Gerindra mengeklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memperkuat ekonomi nasional, ketahanan pangan, serta akses pendidikan dan kesehatan selama dua tahun terakhir.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, capaian itu terlihat dari stabilitas ekonomi di tengah gejolak global, peningkatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan hilirisasi.
“Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi,” ujar Sugiat dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (19/10/2026).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026.
Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 430.000 orang.
Selain ekonomi, Sugiat menyoroti capaian pemerintah di sektor pangan.
Menurut dia, pemerintah telah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Pemerintah juga menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.
“Nilai tukar petani pada September 2026 juga tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Sugiat.
Meski demikian, Sugiat mengingatkan bahwa capaian produksi pangan perlu diikuti stabilitas harga dan pemerataan pasokan di seluruh daerah.
“Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat,” katanya.
Sugiat memaparkan sejumlah capaian program prioritas pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ia melaporkan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 99,1 juta orang, sedangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat hingg Agustus 2026.
Adapun Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44.000 orang.
Sugiat menekankan bahwa perluasan program sosial ke depan tetap harus diikuti pengawasan, peningkatan kualitas layanan, dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
“Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sugiat.
Selanjutnya, di sektor hilirisasi, Sugiat menyebutkan bahwa pemerintah melalui Danantara mencatat 26 proyek strategis senilai Rp 225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja, menurut Sugiat.
Selain itu, pemerintah juga melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektar kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
Sugiat menekankan bahwa capaian hilirisasi dan penataan aset negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur, mulai dari realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, hingga manfaat bagi daerah penghasil.
“Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” kata dia.
Dia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Terlepas dari berbagai capaian itu, Sugiat mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Hal tersebut mencakup pemerataan manfaat pembangunan, ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, dan efektivitas belanja negara.
“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara,” jelas Sugiat.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau banyaknya program yang berjalan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. “Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” kata Sugiat.
(BENN)
